SURYA Online, SURABAYA - Jumlah guru penerima tunjangan profesi pendidik (TPP) tahun ini, diperkirakan turun karena sebagian mereka dicoret dari data pokok pendidik (Dapodik) penerima TPP 2013.
Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi mengungkapkan, berdasarkan data validasi dapodik 2013 ada sekitar 25 persen dari jumlah penerima TPP tahun sebelumnya yang dicoret. Itu artinya ada 30.097 guru dari total penerima TPP tahun sebelumnya sebanyak 120.386 guru yang tidak akan mendapat tambahan satu kali gaji pokok.
Jumlah ini menyebar di 38 kabupaten/kota di Jatim. Dia mencotohkan di Sidoarjo, tahun lalu penerima TPP 6000 guru. Tahun ini ada 2000 guru bersertifikasi yang tidak masuk dalam validasi data dapodik. "Kalau mereka tidak katut dalam dapodik, dikhawatirkan ya tidak bisa menerima TPP lagi,” katanya.
Mereka yang dicoret ini adalah yang tidak memenuhi persyaratan sesuai PP 74/ 2008 yakni bersertifikasi, jam mengajar minimal 24 jam per minggu dan harus linier. Hal ini disesalkan dia karena untuk memenuhi syarat tersebut tidak mudah.
Sejumlah guru harus mengajar disejumlah sekolah demi memenuhi jam mengajarnya. Dan diantara mereka harus bersaing mendapatkan jam mengajar minimalmya. "Lebih kasihan lagi guru yang sudah sudah bersertifikat pendidik, mengajar 24 jam , tapi tidak linier seperti guru PPKN yang sudah mengajar 20 jam PPKN dan empat jam non PPKN. Mereka sudah bekerja tapi hanya karena aturan PP harus terpental ,”ungkapnya.
Dengan kenyataan ini, Ichwan meminta pemerintah mengundurkan rencana validasi dan penerapan data pokok pendidikan (Dapodik) hingga 2015 mendatang agar ada waktu tenggang para guru ini mempersiapkan diri dan Dinas Pendidikan setempat juga memperbaiki tatanan pemetaan guru di wilayahnya.
Jika kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) bersikukuh dia memastikan akan ada gejolak di kalangan guru karena penyetopan TPP ini jelas sangat merugikannya.
Bahkan dampaknya akan meluas pada masalah yang lebih kompleks, yakni penurunan mutu pendidikan karena peningkatan mutu pendidikan seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru.
"Beberapa waktu lalu kami sudah mengirim surat ke kemendikbud terkait ini. Dan ada balasan kemendikbud akan mempertimbangkan ini. Semoga saja sebelum pencairan sudah ada kejelasan masalah ini," harapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun saat dikonfirmasi belum bisa berkomentar banyak masalah ini. "Kami perlu mengaji dulu masalah ini.
Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi mengungkapkan, berdasarkan data validasi dapodik 2013 ada sekitar 25 persen dari jumlah penerima TPP tahun sebelumnya yang dicoret. Itu artinya ada 30.097 guru dari total penerima TPP tahun sebelumnya sebanyak 120.386 guru yang tidak akan mendapat tambahan satu kali gaji pokok.
Jumlah ini menyebar di 38 kabupaten/kota di Jatim. Dia mencotohkan di Sidoarjo, tahun lalu penerima TPP 6000 guru. Tahun ini ada 2000 guru bersertifikasi yang tidak masuk dalam validasi data dapodik. "Kalau mereka tidak katut dalam dapodik, dikhawatirkan ya tidak bisa menerima TPP lagi,” katanya.
Mereka yang dicoret ini adalah yang tidak memenuhi persyaratan sesuai PP 74/ 2008 yakni bersertifikasi, jam mengajar minimal 24 jam per minggu dan harus linier. Hal ini disesalkan dia karena untuk memenuhi syarat tersebut tidak mudah.
Sejumlah guru harus mengajar disejumlah sekolah demi memenuhi jam mengajarnya. Dan diantara mereka harus bersaing mendapatkan jam mengajar minimalmya. "Lebih kasihan lagi guru yang sudah sudah bersertifikat pendidik, mengajar 24 jam , tapi tidak linier seperti guru PPKN yang sudah mengajar 20 jam PPKN dan empat jam non PPKN. Mereka sudah bekerja tapi hanya karena aturan PP harus terpental ,”ungkapnya.
Dengan kenyataan ini, Ichwan meminta pemerintah mengundurkan rencana validasi dan penerapan data pokok pendidikan (Dapodik) hingga 2015 mendatang agar ada waktu tenggang para guru ini mempersiapkan diri dan Dinas Pendidikan setempat juga memperbaiki tatanan pemetaan guru di wilayahnya.
Jika kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) bersikukuh dia memastikan akan ada gejolak di kalangan guru karena penyetopan TPP ini jelas sangat merugikannya.
Bahkan dampaknya akan meluas pada masalah yang lebih kompleks, yakni penurunan mutu pendidikan karena peningkatan mutu pendidikan seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru.
"Beberapa waktu lalu kami sudah mengirim surat ke kemendikbud terkait ini. Dan ada balasan kemendikbud akan mempertimbangkan ini. Semoga saja sebelum pencairan sudah ada kejelasan masalah ini," harapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun saat dikonfirmasi belum bisa berkomentar banyak masalah ini. "Kami perlu mengaji dulu masalah ini.
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori dengan judul kost malang bebas. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://rumahjakarta2.blogspot.com/2013/04/kost-malang-bebas.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
rumah - Sabtu, 20 April 2013
http://www.phpfusion-mods.net/register.php
BalasHapushttp://photos.biigadda.com/photogallery.php?album_id=7
http://www.gayolueskab.go.id/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=4
BalasHapusMampir ke blog gan ..
BalasHapusizin baca artikel nya
Pengobatan Tumor Rahang Secara Alami